MUNA, tirtamedia.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, terus menunjukkan perhatian seriusnya terhadap sektor pertanian, kali ini dengan menggelar sosialisasi dan menyerap aspirasi Petani Penerima Tambahan Subsidi (PPTS), dan kelompok tani, terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, Jaelani, menyoroti masalah utama para petani, yaitu kelangkaan dan distribusi pupuk subsidi yang belum merata.
Dia menegaskan bahwa, pendistribusian pupuk harus didasarkan pada data akurat dan tepat sasaran, agar bantuan tersebut benar-benar dinikmati oleh petani yang berhak.
“Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi keluhan utama yang saya temukan di lapangan. Padahal, pupuk adalah salah satu faktor penentu keberhasilan panen. Saya mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memberikan perhatian serius dalam memastikan data penerima dan alokasi pupuk agar tidak terjadi disparitas,” ujar Jaelani di hadapan kelompok tani Kecamatan Parigi, Jumat (10/10/2025).
Sebagai Anggota Komisi IV membidangi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Pangan, Jaelani, menekankan pentingnya peran aktif para petani dalam mengawal proses penyaluran pupuk. Ia juga mendorong agar kelompok tani dapat memanfaatkan teknologi dan sistem pendataan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk.
Jaelani, juga menyerap aspirasi lain terkait rendahnya kesejahteraan petani dan rantai distribusi hasil bumi yang kurang efisien. Ia berkomitmen akan terus memperjuangkan perbaikan kebijakan di tingkat pusat demi meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pertanian di Kabupaten Muna dan seluruh Sulawesi Tenggara.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah, serta memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang menghambat kemajuan sektor pertanian di Bumi Anoa.
Kegiatan ini digelar bersama PT Pupuk Indonesia dan dihadiri oleh masyarakat petani, perwakilan pemerintah daerah dan forkopimda.
Redaksi
