KENDARI, tirtamedia.id – Unjukrasa puluhan mahasiswa dari Forum Kajian Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sultra di Kantor KONI Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung ricuh. Kamis (19/10/2023).
Mahasiswa yang memaksa bertemu Ketua KONI Sulawesi Tenggara Alfian Taufan Putra dan hendak menyegel Kantor dihalang-halangi oleh pengurus Koni jadi pemicu kericuhan ini terjadi.
Aksi saling dorong antara mahasiswa bersama pengurus Koni Sulawesi Tenggara baru dapat diredam usai Alfian Taufan Putra keluar dari ruangannya untuk menemui mereka.
Salah seorang mahasiswa Ardianto mengatakan, kedatangan mereka untuk menemui Ketua KONI Sulawesi Tenggara guna mempertanyakan transparansi anggaran dana hibah senilai Rp17 miliar untuk Porprov 2022 lalu dan Rp5 miliar untuk persiapan Pra PON 2023 yang disinyalir disalahgunakan oleh pengurus Koni.
Akibat dugaan penyalahgunaan anggaran hibah tersebut, lanjutnya cabor menggunakan anggaran mandiri untuk pemusatan latihan bahkan sepakbola batal berangkat mengikuti Pra kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Koni Sulawesi Tenggara telah mengabaikan pembinaan prestasi olahraga sebab anggaran yang digunakan lebih banyak untuk kebutuhan operasional dibandingkan diberikan untuk cabor,” katanya.
Sementara itu pengurus Koni Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Umum Elvis Basri Uno menyampaikan hal itu merupakan tanggung jawab pengurus cabor masing-masing.
“Terkait itu nanti kita akan secara bersama-sama biar lebih etis nanti kita, ada cabornya baru kita tanyakan itu karena dia juga bagian dari kita,” sebutnya.
Diketahui sebelumnya tim cabang olahraga Sulawesi Tenggara batal berangkat menuju Gorontalo untuk mengikuti Pra Kualifikasi PON pada beberapa waktu yang lalu.
Ketua KONI Alfian Taufan Putra yang berada di Kantor tidak mau memberikan keterangan terkait anggaran dana hibah yang diketahui berasal dari Dispora Sulawesi Tenggara tahun 2022 tersebut.
Sebelumnya FKPMI Sultra mendatangi Kantor DPRD Sultra meminta agar Komisi IV segera memanggil pengurus Koni dan pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RPD).
Penulis : Husni Mubarak.
