Buton Utara, tirtamedia.id – Rencana pembangunan Pabrik Aspal Buton, di luar wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat penolakan keras dari masyarakat Sultra khususnya di Kepulauan Buton.
Pembangunan ekosistem dan fasilitas produk aspal Buton ini masuk dalam 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Danantara. Rencananya Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II ini akan dilakukan di Karawang, Jawa Barat.
Tokoh adat, akademisi, mahasiswa hingga praktisi industri di Kepulauan Buton, menolak keras rencana pemindahan pusat pengolahan (hilirisasi) aspal ke luar Pulau Buton. Harusnya, pembangunan ini dilakukan di pulau Buton, lokasi tambang aspal.
Kapitano Lipu Kerajaan Kulisusu, Laode Herman, menyebut kebijakan ini akan mematikan ekonomi lokal di Pulau Buton.
Semangat hilirisasi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, kata Herman, harusnya membangun industri di sekitar lokasi bahan baku (on-site) guna menciptakan lapangan kerja dan multipiler effect masyarakat lokal.
“Kami mendukung hilirisasi, tapi menolak keras pengolahan Aspal Buton dilakukan di Karawang. Itu adalah kekayaan alam kami. Jika hilirisasi dilakukan di Jawa, Buton hanya akan mendapatkan dampak lingkungan dari pertambangan tanpa merasakan nilai tambah ekonomi dari industri pengolahannya,” ujarnya.
Menurutnya, jika proyek ini tetap dilakukan di Karawang, Kepulauan Buton hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya cadangan aspal mencapai puluhan juta ton.
Tokoh adat Kulisusu Buton Utara ini, meminta Pemerintah Pusat meninjau ulang lokasi proyek dan memindahkannya ke wilayah Kepulauan Buton, agar infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara bisa meningkat signifikan.
Hingga kini, penolakan pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, terus bergulir di berbagai wilayah Kepulauan Buton.
Warga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, dan para anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra, segera mengambil sikap tegas untuk membela kepentingan daerah.
Redaksi
