KENDARI, tirtamedia.id – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) melalui Asisten Intelejen Kejati Sultra, Noer Adi menanggapi pelaporan Kejati Sultra ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung oleh Muhammad Zakir Rasyidi selaku Kuasa Hukum Bos PT. Toshida Indonesia, La Ode Sinarwan Oda.
Dalam pelaporan ke Jamwas, Zakir menganggap penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap kliennya itu cacat prosedur. Pasalnya, persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak masuk dalam persoalan materi pidana. Melainkan persoalan perdata dan administrasi negara. Tetapi, oleh Kejati Sultra seolah-olah dipaksakan masuk dalam objek perkara pidana.
Selain itu, dugaan adanya kriminalisasi terhadap kliennya juga tertuang dalam surat penetapan tersangka yang kedua kalinya. Pasalnya, oleh Kejati Sultra diduga hanya berdasarkan Sprindik penetapan tersangka yang lama yang telah di uji dalam praperadilan awal yang dimenangkan oleh kliennya.
Sementara berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, penetapan tersangka kepada seseorang yang sudah pernah menang dalam Praperadilan dalam satu perkara itu masih bisa dilakukan sepanjang ada minimal dua alat bukti baru dan bukan alat bukti yang digunakan dalam proses penyidikan yang lalu.
“Tidak ada kriminalisasi dalam penegakan hukum oleh Kejati Sultra. Dalam kasus perkara PT. Toshida Indonesia sudah jelas dan nyata ada kerugian keuangan negara secara nyata hasil dari penghitungan auditor BPKP dan sudah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum,” kata Asintel Kejati Sultra, Noer Adi kepada tirtamedia.id, Senin 27 September 2021.
Mengenai aduan, lanjut Noer Hady, yang dilakukan oleh kuasa hukum Bos PT. Toshida Indonesia merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya pemerintah dalam memerangi korupsi. Tapi, pihaknya menghargai upaya yang dilakukan tersebut.
“Pengaduan ke Jamwas oleh kuasa hukum tersangka adalah sebagai bentuk perlawanan dari para koruptor atau istilahnya Corruptor Fight Back. Itu sudah lazim dalam proses penegakan hukum,” tambahnya.
Dalam proses penetapan tersangka, lanjut mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan itu bahwa dalam proses penetapan tersangka oleh penyidik sudah melalui proses yang matang. Artinya, apa yang menjadi tudingan kuasa hukum La Ode Sinarwan Oda tidak berdasar. Dua alat bukti diluar bukti yang sudah digunakan dalam praperadilan awal sudah terpenuhi. Sehingga penetapan tersangka sudah tidak ada masalah.
“Tim penyidik tidak mungkin gegabah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pasti sudah terpenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tindakan hukum yg dilakukan tim penyidik telah memenuhi ketentuan KUHAP dan UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim penyidik tentu sudah ada kiat khusus (hadapi praperadilan jilid II),” tutupnya.
Penulis : Iman
