KENDARI, tirtamedia.id – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyimak dugaan illegal mining PT. Tiran Mineral saat kunjungannya ke Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhammad Ikram Palesa mengatakan, dugaan illegal mining pertambangan di Konawe Utara (Konut) mesti diusut.
“Kapolri harus mengungkap skandal gratifikasi dan praktik suap pada pengurusan seluruh izin tambang di Sultra, bahkan mengalihkan perhatiannya terhadap aktivitas PT. Tiran Mineral yang diduga melakukan kegiatan illegal mining serta bermasalah dalam perizinannya,” ujarnya, Rabu 15 Desember 2021.
Menurutnya, hal krusial yang dihadapi bangsa ialah sektor sumber daya alam khususnya bidang mineral batubara, maraknya kegiatan pertambangan ilegal yang sangat berdampak pada kebocoran pendapatan negara.
“Kehadiran pak Kapolri di Sultra diharapkan sebagai bentuk perhatian lebih dan siar penegasan Polri, dalam persoalan illegal mining dan kejahatan lingkungan di tanah air. Utamanya di bumi anoa sebagai daerah cadangan nikel terbesar di dunia,” lanjutnya.
Ia menambahkan, menurut data dan Informasi yang diterima pihaknya, pada Sabtu, 6 November 2021, Komisi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Konut, melaksanakan sidang kerangka acuan pembangunan kawasan industri PT. Tiran Mineral, dengan rencana lokasi pembangunan di desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.
“Padahal aktivitas penambangan telah lebih dulu dilakukan, aktivitasnya sudah lama berjalan. Tapi pemetaannya baru disidangkan bulan lalu. Jangan-jangan akal-akalan saja ini biar dijadikan sebagai alat untuk melindungi kegiatan mereka, hal seperti ini patut untuk diberi perhatian khusus oleh pak kapolri, demi menjaga sumber daya alam kita”, katanya.
Ia juga meminta Kapolri segera perintahkan Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dokumen penjualan yang digunakan oleh PT. Tiran Mineral.
Penulis : Muhammad Anca
