JAKARTA, tirtamedia.id – Kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aduan ini disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, melalui unjuk rasa di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Dalam unjuk rasa itu, Ampuh Sultra mendesak KPK segera melakukan supervisi kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara, tahun anggaran 2020-2021.
Menurut Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilipo, desakan agar KPK melakukan supervisi berdasarkan kajian internal lembaganya.
Hendro, mengungkapkan berdasarkan kajian internal itu, ada ketidak adilan dalam penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri.
Sebab, Bupati Kolaka Utara, sebagai penanggungjawab anggaran diduga terlibat dalam kasus tersebut, tidak diproses hukum.
Padahal menurutnya, peran Bupati Kolaka Utara, seharusnya sangat jelas, baik dalam melibatkan keluarganya sebagai kontraktor, maupun saat melakukan pinjaman dana Rp100 miliar ke Bank Sultra.
“Ini yang buat kami skeptis, Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukum seolah-olah bupati Kolaka Utara tidak tau apa-apa”. ujar Hendro, Selasa (12/8/2025).
Olehnya itu kata Hendro, Ampuh Sultra meminta dengan tegas agar KPK segera supervisi kasus korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara, untuk mewujudkan proses hukum yang adil dan transparan terhadap penanganan kasus tersebut.
“Kami yakin dan percaya, jika KPK RI yang menangani kasus korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara, pasti akan tuntas penanganannya, terutama soal (dugaan) keterlibatan Bupati Kolaka Utara dalam kasus tersebut”. katanya.
Di depan Gedung KPK RI, koordinator aksi, Tomi Dermawan, mengatakan kasus korupsi pembangunan Bandara ini terasa pincang, jika Bupati Kolaka Utara, yang diduga terlibat tidak diproses hukum.
Tomi, menganalogikan dengan kasus yang baru diungkap KPK di Kolaka Timur, di mana Bupatinya ikut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan RSUD.
“Kasusnya hampir sama, hanya beda item proyeknya. Tapi modus operandinya sama yaitu sama-sama minta tambahan anggaran,” ujarnya.
“Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal itu sampai tuntas,” katanya.
Ampuh Sultra, menegaskan akan terus mengawal kasus korupsi proyek pembangunan Bandara Kolaka Utara, hingga tuntas.
Redaksi
