JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, menghadiri Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkumham. Acara ini berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal, Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024).
Dalam pelantikan tersebut, beberapa pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmi Widhiyanti, Kepala Biro Keuangan Sri Yusfini Yusuf, Kepala Biro SDM Fajar Sulaeman Taman, Kepala Biro Umum Risman Somantri, Kepala Biro BMN Itun Wardatul Hamro, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Ronald S. Lumbuun, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Rifqi Adrian Kriswanto.
Selain itu, sebanyak 42 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya turut dilantik, termasuk Mutia Farida, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, ia dilantik kembali sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kemenkumham.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Ia menekankan bahwa pelantikan ini tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan karir, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat organisasi di era transformasi.
“Kemenkumham telah bertransformasi menjadi tiga entitas. Transformasi ini diharapkan dapat membuat Kementerian lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Dalam masa transisi ini, kita dituntut menjadi pemimpin yang tangguh, visioner, dan solutif,” ujar Supratman.
Ia juga menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis di Kemenkumham dilakukan dengan pendekatan sistem merit, bukan melalui pendekatan personal. Hal ini, menurutnya, bertujuan menciptakan pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan profesional.
“Kami menerapkan sistem rolling agar pejabat dapat merasakan pengalaman di berbagai tempat baru. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat,” tambahnya.
Menteri Supratman menginstruksikan para pejabat untuk menyusun laporan bulanan yang akan disampaikan kepada Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektorat Jenderal. Ia menilai, pelaporan ini merupakan bukti profesionalisme dan akuntabilitas Kemenkumham sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia.
Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat transformasi organisasi Kemenkumham untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(*)
