Buton Utara, tirtamedia.id – Polemik THR ASN Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan publik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Utara, Hardy Muslim, terkait pencairan THR ASN menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ridwan Saleh yang meminta agar Sekda tidak membuat kegaduhan di tengah desakan PNS dan PPPK yang menunggu kepastian pembayaran THR.
Ridwan Saleh menilai pernyataan Hardy Muslim di sejumlah media justru memicu keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, menurutnya, menjelang Idul Fitri para pegawai sangat membutuhkan tunjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ridwan Saleh menyayangkan pernyataan Sekda Buton Utara yang dinilai melempar persoalan ke ruang publik. Ia menegaskan, sebagai Sekda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Hardy Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran proses pencairan THR ASN Buton Utara.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan ke media seolah menunjukkan bahwa Sekda tidak mengetahui kondisi arus kas daerah. Padahal, posisi Sekda sangat strategis dalam mengelola dan mengoordinasikan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
“Sebagai Sekda sekaligus Ketua TAPD, seharusnya beliau memahami kondisi arus kas daerah dan mempercepat langkah-langkah yang diperlukan agar THR ASN Buton Utara bisa segera dicairkan,” kata Ridwan Saleh, Jumat (13/3/2026).
Ridwan, juga menyoroti kondisi psikologis para ASN yang terus menunggu kepastian pencairan THR (Tunjangan Hari Raya) tersebut. Ia menyebutkan bahwa banyak pegawai berharap THR dapat segera dibayarkan untuk mempersiapkan kebutuhan Idulfitri bersama keluarga.
Menurutnya, keterlambatan pencairan tidak seharusnya menimbulkan polemik baru. Sebaliknya, pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi bersama tanpa saling melempar tanggung jawab.
“Jika memang ingin mempercepat proses pencairan, Sekda tidak perlu menunggu laporan dari Badan Keuangan Daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, seharusnya bisa mengambil langkah koordinasi yang lebih cepat,” ujarnya.
Ridwan Saleh, juga mengingatkan bahwa posisi Sekda merupakan “jenderal ASN” yang bertanggung jawab terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara di daerah. Karena itu, ia berharap Sekda Buton Utara dapat fokus menyelesaikan persoalan, bukan justru menambah polemik di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat kebijakan fiskal nasional, banyak ASN hanya mengandalkan THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat Lebaran.
“Kalau tidak membantu, setidaknya jangan menciptakan masalah baru. Lebih baik semua pihak duduk bersama mencari solusi agar persoalan ini segera selesai,” pungkasnya.
Redaksi
