JAKARTA, tirtamedia.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama dengan 120 legislator Jawa Barat, Rabu 8 September 2021.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, berdasarkan data kasus korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi. Dari 26 provinsi itu, Jawa Barat menempati peringkat pertama dengan kasus korupsi terbanyak.
“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus. Modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan,” kata Firli Bahuri.
Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, lanjut Firli KPK berkomitmen untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
Dalam kesempatan itu pula, Firli menjelaskan tugas KPK bukan hanya penindakan, tetapi sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya adalah terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.
“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat itu mengingatkan jajaran DPRD Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Firli juga meminta kepada anggota dewan untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” tutup jenderal bintang tiga itu.
Berikut jumlah kasus korupsi berdasarkan provinsi yang ditangani KPK sejak 2004-2020 :
1. Provinsi Jawa Barat : 101 Kasus
2. Provinsi Jawa Timur : 93 Kasus
3. Provinsi Sumatera Utara : 73 Kasus
4. Provinsi Riau : 64 Kasus
5. Provinsi Kepulauan Riau : 64 Kasus
6. Provinsi DKI Jakarta : 61 Kasus
7. Provinsi Jawa Tengah : 49 Kasus
8. Lampung : 30 Kasus
9. Provinsi Sumatera Selatan : 24 Kasus
10. Provinsi Banten : 24 Kasus
11. Provinsi Papua : 22 Kasus
12. Provinsi Kalimantan Timur : 22 Kasus
13. Provinsi Bengkulu : 22 Kasus
14. Provinsi Aceh : 14 Kasus
15. Provinsi Nusa Tenggara Barat : 12 Kasus
16. Provinsi Jambi : 12 Kasus
17. Provinsi Sulawesi Utara : 10 Kasus
18. Provinsi Kalimantan Barat : 10 Kasus
19. Provinsi Sulawesi Tenggara : 10 Kasus
20. Provinsi Maluku : 6 Kasus
21. Provinsi Sulawesi Tengah : 5 Kasus
22. Provinsi Sulawesi Selatan : 5 Kasus
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur : 5 Kasus
24. Provinsi Kalimantan Tengah : 5 Kasus
25. Provinsi Bali : 5 Kasus
26. Provinsi Sumatera Barat : 3 Kasus
Penulis : Iman
