KENDARI, tirtamedia.id – Andap Budhi Revianto resmi menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) usai dilantik Oleh Menteri Dalam Negeri Tito karnavian pada Selasa (5/9/2023).
Atas pelantikan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muhammad Endang menyarankan agar PJ Gubernur segera membenahi dan mengevaluasi program kerja yang telah ditinggalkan Gubernur Ali Mazi dan Wakilnya Lukman Abunawas.
Endang mengungkapkan sejumlah mega proyek program Gubernur sebelumnya dianggap mubazir dan tidak menjadi prioritas masyarakat harus segera dievaluasi dan dihentikan.
“Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” ungkap Endang melalui siaran persnya. Selasa (5/9/2023).
Lanjut Endang, salah satu proyek yang hingga kini belum tuntas yakni pembangunan kantor Gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp400 miliar dibuat serampangan dan akan membebani APBD. Anggaran itu dianggap lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan Provinsi yang rusak.
“Ada kurang lebih 5000 kilometer jalan yang rusak di Sultra, lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat,” ucap Endang.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra juga ini meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi di zaman Ali Mazi. Menurutnya penempatan ASN saat ini sudah jauh dari aturan dan mekanisme Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra.
“Bayangkan saja ada PNS yang jadi Pj Kepala Dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik, lucunya lagi ada yang siang non-job dan dilantik malam dilantik lagi, inikan gila” terangnya.
Tidak hanya itu, Gubernur Ali Mazi juga meninggalkan proyek pembangunan area rumah jabatan yang belum tuntas dan menghabiskan anggaran hingga Rp300 miliar.
“Rehab rujab Gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar di hotel dan di kantor Gubernur”. Kata Endang.
Selain merusak ruang rapat DPRD, menurutnya akibat ulah Ali Mazi menimbun kolam di dalam rujab saat hujan sedikit saja area seputaran MTQ banjir karena tidak ada lagi area tangkapan dan menahan air.
Endang menuturkan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi juga menyisakan utang senilai Rp1,6 triliun yang akan membebani APBD setiap tahunnya, apalagi pada Pemilu 2024 APBD akan terkuras untuk tahapan Pilkada. Selain itu keberadaan RS Jantung dan Pembuluh darah saat ini masih membutuhkan anggaran untuk pengadaan perlengkapan dan alat kesehatan yang tentunya juga akan berdampak pada beban APBD.
“Saya perkirakan pilgub akan menelan biaya sekitar Rp500 miliar, jadi kalau proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak” tegas Endang. (Red)
