MUNA BARAT, tirtamedia.id – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024, pemuda dan mahasiswa melakukan aksi kampanye dan konsolidasi mengangkat isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang. Kamis (8/2/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh pemuda dan mahasiswa yang mempunyai keresahan yang sama terhadap dinamika politik dan iklim demokrasi. Aksi tersebut diinisiasi oleh Partai PKS Muna Barat.
Mereka melakukan aksi kampanye terhadap isu yang diangkat dengan menyasar beberapa titik, Pasar Desa Guali, Kantor Dinas, Kantor Daerah Muna Barat dan berkeliling di desa-desa yang ada di dapil 1, Kecamatan Sawerigadi, Kusambi dan Napano Kusambi.
Rasmin Jaya, pemuda Muna Barat menilai pemilihan legislatif Muna Barat saat ini diduga adanya keterlibatan instrumen pemerintah yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menekan bawahan dalam memenangkan salah satu figur calon anggota legislatif.
“Ini tidak bisa kita biarkan berkembang terus menerus dalam setiap sirkulasi pergantian kepemimpinan di daerah bahkan di legislatif Muna Barat,” ujarnya.
Ia menilai, stabilitas politik Muna Barat sudah banyak dipengaruhi oleh kepentingan segelintir orang yang tidak mau kekuasaan tersingkir begitu saja khususnya yang ada di legislatif.
“Kenapa tidak, kita berpolitik secara baik, santun dan berbudaya guna menciptakan iklim demokrasi yang semakin sehat tanpa menggunakan cara-cara kotor. Berani bertarung gagasan, platform dan rekam jejak agar masyarakat bisa menilai, mana yang betul-betul pantas menjadi perwakilan mereka,” ungkapnya.
Ia mengharapkan keterlibatan stakeholder agar meminimalisir potensi kerawanan pemilu, salah satunya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang dalam politik praktis.
“Kita berharap dan mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar tegas dalam menindak pelanggaran netralitas oleh pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ikut mengarahkan untuk mendukung calon dan figur tertentu dalam pemilihan legislatif ini,” ujarnya.
Sementara Sekjen PKS Muna Barat La Ode Awal mengatakan dugaan keterlibatan ASN dan tenaga honorer di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Muna Barat mulai menjadi perhatian, karena mereka adalah instrumen yang mudah saja diarahkan.
Menurut caleg PKS DPRD dapil 1 Muna Barat ini mengungkapkan sebagai pelayan publik, mereka seharusnya juga bertindak netral, termasuk Pj Bupati Muna Barat, Camat, Kepala Desa sampai instrumen ke bawahnya perangkat desa.
“Mobilisasi ASN justru akan banyak menimbulkan keresahan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil. Jika hal itu terjadi terus menerus, maka akan merugikan kontestan dan peserta pemilu yang lain untuk melakukan konsolidasi meskipun yang punya hak suara itu adalah masyarakat,” katanya.
Pemuda dan mahasiswa Muna barat ini kembali mengingatkan Pj Bupati Muna Barat untuk menjaga demokrasi dengan tidak terlibat dan mengintervensi bawahan hingga di jajaran paling bawah.
Ketatnya persaingan pada Pemilu 2024 kepala daerah berpotensi bertindak tidak netral. Pemimpin birokrasi kepala daerah tidak boleh memberikan pesan dukungan kepada pihak tertentu. Kita mengharapkan agar kejadian tersebut bisa diminimalisir sejak dini.
Reporter: Husni Mubarak
