Oleh : Jaelani, S.IP, M.SI (Anggota Komisi IV DPR RI/Fraksi PKB)
Kalender 2025 telah berlalu. Namun, segala dinamikanya masih lekat di ingatan. Setiap diri kita memiliki catatan masing-masing sepanjang 365 hari belakangan. Ada banyak pelajaran dan hikmah dari jejak yang telah kita lalui untuk menapak waktu 2026 dengan optimis.
Sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, saya memiliki catatan tersendiri selama perjalanan 2025. Dari ribuan titik yang kami kunjungi semenjak dilantik, mayoritas menginginkan keberpihakan kebijakan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini segendangsepenarian dengan gagasan yang kami anut selama ini : Politik Kehadiran.
Politik kehadiran bukanlah sekadar datang, berfoto, lalu pulang. Ia adalah transformasi gagasan menjadi gerakan nyata yang menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat. Bagi kami, ada empat sektor yang fundamental dan dekat dengan akar rumput. Yakni, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan. Kebetulan, keempat sektor ini beririsan dengan kerja-kerja legislasi saya di DPR RI.
Pertanian Moderen dan Berkelanjutan
Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah tanah yang diberkati. Dari hamparan sawah di Konawe, perkebunan kakao di Kolaka Raya, pertanian jagung, hingga potensi rumput laut di pesisir Kepulauan Buton dan Muna, daerah kita memiliki modalitas yang lebih dari cukup untuk menjadi lumbung pangan nasional.
Namun, di tengah ancaman krisis iklim dan laju konversi lahan, kita harus bertanya: Mampukah kita terus memberi makan anak cucu kita dengan pola pertanian yang ada saat ini?
Ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan beras di pasar. Ia adalah soal kedaulatan. Kemampuan petani kita untuk berproduksi secara mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera di tanahnya sendiri.
Saat ini, sektor pertanian kita menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ketergantungan pada pupuk kimia yang berlebihan mulai merusak struktur tanah kita. Di sisi lain, regenerasi petani berjalan lambat. Anak muda kita lebih memilih merantau ke kota daripada turun ke sawah atau ladang.
Jika kita hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas ekosistem, kita sebenarnya sedang “meminjam” kesuburan masa depan untuk kepentingan sesaat.
Inilah mengapa Pertanian Berkelanjutan, bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Ada banyak strategi untuk mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. Misalnya, modernisasi pertanian dengan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) harus dibarengi dengan edukasi pupuk organik dan pestisida alami. Kemudian, memperkuat rantai pasok dan nilai tambah. Pemerintah harus mampu menyediakan pasar agar hasil panen petani terserap dengan harga layak.
Selain itu, perlunya Inovasi “Smart Farming” bagi kalangan Milenial. Selama ini, citra petani disematkan dengan “kotor dan miskin”. Padahal, petani adalah profesi yang turut menentukan nasib sebuah bangsa. Tanpa ada petani di desa-desa, masyarakat di kota terancam kelaparan karena ketiadaan pangan. Dalam kacamata lain, petani layak disebut pengusaha. Sebab, modalnya berupa tanah dan anggaran bersumber dari dirinya sendiri.
Untuk itu, sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan di sektor pertanian, saya terus memperjuangkan agar kebijakan pusat dapat turun ke masyarakat di daerah pemilihan saya. Seperti, alokasi Alsintan, bibit dan mendorong kebijakan pupuk yang murah.
Peternakan Terintegrasi
Sulawesi Tenggara memiliki potensi lahan yang sangat luas, namun ironisnya, kita masih sering mendatangkan telur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sebagai daerah yang agraris, kita seharusnya tidak lagi hanya menjadi pasar, melainkan menjadi pusat produksi.
Kunci untuk mewujudkan hal ini bukan sekadar menambah jumlah ternak, melainkan mengubah paradigma melalui sistem pertanian dan peternakan terintegrasi.
Peternakan terintegrasi adalah konsep “tanpa limbah” (zero waste). Dalam sistem ini, peternakan tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan perkebunan atau persawahan.
Kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik untuk tanaman, sementara limbah pertanian diolah melalui teknologi fermentasi menjadi pakan ternak berkualitas tinggi. Dengan kata lain, ekonomi sirkular di tingkat desa.
Dengan kebijakan ini, maka bisa menekan biaya produksi yang klasik dikeluhkan petani. Selama ini, biaya pupuk kimia menjadi salah satu kendala. Dengan integrasi sektor peternakan, kebutuhan pupuk alami pertanian, dapat terpenuhi secara mandiri dan gratis. Kebijakan ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakan roda perekonomian di tingkat desa.
Menjaga Laut untuk Masa Depan Kita
Sulawesi Tenggara adalah provinsi kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 1.700 kilometer. Potensi perikanan dan kelautannya bisa menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat pesisir.
Namun, kekayaan “emas biru” ini ibarat pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan visi yang berkelanjutan, ia akan habis dikeruk tanpa menyisakan kesejahteraan bagi nelayan lokal kita.
Selama kunjungan ke pesisir Wakatobi, Buton, Muna, hingga di Konawe Raya, keluhan yang sampai selalu serupa. Sulitnya akses BBM subsidi, alat tangkap yang masih tradisional, serta fluktuasi harga saat panen melimpah.
Kita tidak boleh membiarkan nelayan lokal menjadi penonton di lautnya sendiri. Transformasi sektor kelautan Sultra harus menyasar pada penguatan infrastruktur dan perlindungan hak-hak nelayan kecil.
Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan program Kampung Nelayan Merah Putih, merupakan terobosan baru bagaimana sektor perikanan dan kelautan tetap menjadi sumber penghidupan yang diandalkan masyarakat pesisir. Dengan program ini, diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dan sejahtera bagi masyarakat.
Namun, harapan peningkatan ekonomi akan berbanding terbalik jika kondisi perairan laut kita rusak. Perlunya kesadaran seluruh stakeholder dalam menjaga laut kita dari pencemaran lingkungan, baik yang ditimbulkan oleh limbah rumah tangga maupun aktivitas pertambangan yang memicu kualitas air laut kita.
Laut Sulawesi Tenggara adalah warisan. Jika kita menjaganya hari ini, ia akan memberi makan generasi kita hingga ratusan tahun ke depan.
Keseimbangan Ekologi di Tengah Kepungan Tambang
Bumi Anoa tengah di persimpangan jalan sejarah. Di satu sisi, kita adalah “anak emas” investasi nasional berkat cadangan nikel yang melimpah.
Namun disisi lain, bentang alam kita, hutan tropis yang menjadi rumah bagi anoa dan sumber mata air bagi ribuan petani, sedang mengalami tekanan ekologis yang luar biasa.
Benar, tambang turut andil dalam kontraksi pertumbuhan ekonomi di Bumi Anoa. Namun, dimensi ekologi tidak boleh hanya menjadi catatan kaki dalam dokumen AMDAL. Bencana banjir, kekeringan dan penyakit saluran pernapasan selalu jadi hantu bagi masyarakat lingkar tambang dan industri. Tentunya, kita tidak boleh menukar keberlanjutan hidup jangka panjang dengan kemakmuran ekonomi jangka pendek.
Dari berbagai masalah ekologi yang timbul akibat aktivitas pertambangan, kita semua harus berbenah. Pemerintah mesti serius menyikapi segala bentuk bencana ekologis yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan.
Pemerintah wajib menegakkan hukum reklamasi dan pasca-tambang. Hutan yang dibuka harus kembali dihijaukan, bukan ditinggalkan menjadi kolam-kolam nrrnahaya. Fungsi hutan harus dikembalikan sebagai payung bumi.
Selain itu, perlunya melindungi kawasan penyangga dan mata air. Ketika hutan di hulu rusak, maka bencana banjir di hilir tinggal menunggu waktu. Kita sudah menyaksikan bagaimana beberapa daerah di Indonesia terdampak banjir besar. Ini adalah sinyal dari alam bahwa daya dukung lingkungan kita sedang melemah.
Industri pengolahan nikel juga mesti mendapatkan pengawasan serius. Dampak lingkungan berupa debu batubara dan pengolahan limbahnya tidak boleh merusak ekosistem laut, darat dan mengancam kesehatan warga.
Pembangunan di Sulawesi Tenggara harus memiliki “hati” ekologis. Investasi harus datang dengan tanggung jawab, dan pertambangan harus berjalan beriringan dengan konservasi.
Seluruh catatan ini menjadi bagian dari komitmen perjuangan kami di DPR RI sebagaimana gerakan politik kehadiran yang saya gagas sebagai wujud cinta terhadap daerah.
Saya memimpikan, tanah Sulawesi Tenggara tetap subur, laut tetap biru, dan hutan tetap rimbun, sembari memastikan perut rakyat tetap kenyang. Sebab, sebuah politik yang tidak hanya hadir dalam surat suara, tapi hadir dalam kedaulatan hidup rakyat dan generasi ke depannya.
Karena Bermimpi Adalah Hak Lahir Kita, Mari Menyambut 2026 Dengan Cinta.
