WAKATOBI, Tirtamedia.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Kamis (09/06/2022).
Dalam giat peresmian GTRA yang bertempat di Marina Togo Mowondu, Wanci, Kabupaten Wakatobi itu, Jokowi didampingi sejumlah Menteri dari kabinet Indonesia Maju, serta Gubernur Sultra Ali Mazi.
Jokowi mengajak setiap lembaga negara di pusat maupun yang ada daerah saling bersinergi dan terbuka, dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada.
Ia meminta agar setiap lembaga negara wajib dan harus membuka diri, serta menghilangkan ego masing-masing baik secara ego sektoral maupun secara kelembagaan.
“Sebab semua persoalan dimulai dari sini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian, baik bagi seluruh masyarakat maupun negara,” kata Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan, melalui forum kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria diharapkan dapat memperkukuh serta memperkuat setiap lembaga dalam membangun kebhinekaan untuk kemajuan NKRI.
Menurutnya banyak persoalan yang harusnya dapat diselesaikan, namun karena persoalan ego dan tidak adanya sinergitas yang baik antara sesama lembaga, sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik.
“Di tahun 2015 seharusnya ada 126 juta yang memegang sertifikat, namun yang ada hanya 46 juta saja. Itu artinya ada sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang menempati lahan, tapi tidak memiliki hak hukum atas kepemilikan tanah,” ucap Jokowi.
Ia menjelaskan permasalahan itu bersumber dari lembaga pemerintah sendiri, dimana lembaga pemerintah tidak bekerja secara terintegrasi, namun bekerja sendiri-sendiri dengan membawa ego masing-masing.
“Olehnya itu saya berharap agar semua lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, baik kementerian maupun lembaga, harus saling terbuka dan saling bersinergi. Jangan hanya bicara kita harus terbuka, tetapi prakteknya tidak,” ujar Jokowi.
Presiden dua periode itu mengatakan, saat ini jumlah sertifikat yang telah diterbitkan oleh pemerintah telah mencapai 80,6 juta dari 46 juta yang dimulai sejak tahun 2015.
Penulis : Husni Mubarak
