JAKARTA, tirtamedia.id – Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, menegaskan harus menjadi momentum pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia.
Jaelani, menilai sektor pertanian tengah menghadapi krisis serius, mulai dari keterbatasan modal, lahan sempit, hingga harga produk yang tidak stabil.
“Pemerintah harus menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian di Indonesia. Jika tidak maka sektor pertanian akan semakin tidak menarik bagi generasi muda kita sehingga akan mengancam proses regenerasi petani di tanah air,” ujar Jaelani, Selasa (24/9/2025).
Bang Jay, sapaan akrab Jaelani, menjelaskan saat ini banyak anak muda dari keluarga petani enggan meneruskan usaha keluarga mereka.
Para anak muda dari keluarga petani memilih merantau karena ragu terhadap kesejahteraan dari sektor pertanian.
“Mereka baru mau jadi petani jika sudah tidak ada alternatif pekerjaan lain. Ini kan ironis mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional kita,” katanya.
Hal ini juga terjadi di daerah pemilihannya, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tantangan masyarakat ke depan adalah masalah ketersediaan pangan.
“Kekuatan pangan itu penting. Untuk itu, perlunya ada regenerasi dan terbentuknya paradigma bahwa sektor pertanian adalah harapan masa depan nantinya,” ujarnya.
Jaelani mengungkapkan, sejumlah indikator menunjukkan petani masih bergulat dengan persoalan klasik seperti keterbatasan modal, harga produk yang tidak stabil, kepemilikan lahan yang sempit, hingga sarana dan prasarana produksi yang terbatas.
Berbagai terobosan kebijakan yang coba digagas belum menunjukkan hasil memuaskan karena bersifat sporadis dan tambal sulam.
“Banyak terobosan kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertanian dan sektor terkait yang bersifat tambal sulam. Akibatnya tidak menyelesaikan akar permasalahan secara komprehensif,” katanya.
Ia menegaskan negara harus memiliki peta jalan kebangkitan pertanian nasional. Dengan lahan yang luas dan tanah yang subur, Indonesia semestinya bisa menjadi pusat pengembangan produk pertanian di kawasan ASEAN.
“Pemerintah perlu mengurai satu per satu solusi, mulai dari mengatasi keterbatasan lahan, permodalan, akses sarana produksi, hingga menjaga stabilitas harga. Berbagai gagasan seperti reforma agraria untuk petani gurem, jaminan pupuk subsidi, akses pembiayaan dari bank pemerintah, hingga stabilisasi harga harus segera dieksekusi,” jelasnya.
Jaelani juga mengingatkan risiko yang dihadapi jika tidak ada langkah konkret. Indonesia, kata dia, bisa semakin bergantung pada impor pangan, termasuk beras, jagung, hingga kedelai.
“Upaya membangkitkan pertanian nasional ini makin mendesak, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan program swasembada pangan. Tanpa peta jalan yang jelas, target tersebut akan sulit tercapai,” pungkasnya.
Redaksi
