JAKARTA, Tirtamedia.id – Partai Demokrat mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kembali menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 dan pengesahan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), Kamis (23/12/2021).
Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob menjelaskan, putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia.
Sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB ilegal, Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Hal ini menjadi perhatian publik, karena dianggap merupakan bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Karena itu Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Mehbob juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil secara hukum. Menurutnya, putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat, melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.
Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan tersebut tertera Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak, karena PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya SK Menkumham.
Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 telah menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.
“Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ucapnya.
Sehingga, lanjutnya, dengan adanya keputusan ini makin memperkuat kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dia kembali menegaskan, sejak perkara ini diregister, pada 30 Juni 2021, telah digelar 16 kali sidang. Di mana Majelis Hakim telah mempelajari, menganalisa bukti dokumen, serta telah mendengarkan keterangan saksi, fakta dan saksi ahli dari para pihak.
Mulai dari Menkumham sebagai tergugat, DPP Partai Demokrat sebagai tergugat II Intervensi, dan pendukung Moeldoko sebagai penggugat.
Penulis: Herlis Ode Mainuru
