Kendari, tirtamedia.id – Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin, tegas mendukung agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tetap berada di bawah presiden.
Menurutnya Darwin, pengaturan tersebut sudah tepat dan sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Polri berada di bawah presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan,” ujar Darwin.
Bupati Muna Barat ini mengatakan, profesionalisme Polri justru harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
Golkar Sultra, kata Darwin, konsisten mendukung institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepemimpinan nasional di bawah presiden.
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tegas menyatakan menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Sikap tegas Kapolri Listyo disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.
Menurut Listyo, posisi Polri saat ini yang berada di bawah presiden sudah sangat ideal. Sebab, bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun bidang hukum.
Selain itu, posisi Polri di bawah kementerian bisa berpotensi menimbulkan matahari kembar. Bahkan, bila ditawari menjadi menteri kepolisian, Listyo secara tegas akan menolak jabatan itu dan lebih memilih menjadi petani.
“Saya tegaskan di depan bapak dan ibu sekalian, saya menolak polisi di bawah kementerian. Oleh karena itu, meletakan polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujar Listyo.
Redaksi
