KENDARI, Tirtamedia.id – Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Bae (RB), mendapat warning dari Pengamat Politik Najib Husein.
Warning tersebut disampaikan Najib Husein lantaran Ridwan Bae acapkali menyebut nama Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) pada setiap kunjungan kerja (Kunker) di Sultra.
Najib menilai promosi yang dilakukan Ridwan Bae di hadapan masyarakat Sultra, bisa menjadi bumerang bagi AH. Dampak terburuknya, kata Najib, masyarakat akan kecewa, terlebih jika wacana perbaikan jalan yang telah dijanjikan tidak direalisasikan.
“Tapi harus berhati-hati, karena apa yang dilakukan pak Ridwan Bae harus tuntas. Karena kalau tidak ada tindak lanjutnya bisa jadi bumerang buat Airlangga Hartarto,” bebernya.
Olehnya itu, katanya, jika popularitas dan elektabilitas Airlangga Hartarto tetap terjaga, sebaiknya Ridwan Bae sesegera mungkin menuntaskan janji-janji yang telah dilontarkan, tidak hanya di Konsel tetapi juga daerah lainnya di Sultra.
Diketahui, dalam setiap kunker nya Ridwan Bae acapkali menyebut Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia bakal bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mantan Bupati Muna 2 periode itu mengaku, Airlangga adalah sosok eksekutor pembangunan berkelanjutan yang dibangga-banggakan. Pasalnya, respon cepat yang dilakukan terutama berkaitan dengan sejumlah jalanan rusak, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan merupakan atensi langsung dari Menko Perekonomian itu.
Atas instruksi langsung dari Airlangga, pria kelahiran 1 Desember 1957 itu langsung melakukan aksi jemput bola untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di Bumi Anoa.
Bahkan, Ridwan Bae meminta warga agar menemuinya jika ingin menyampaikan aspirasi. Terlebih, katanya, ia yang bertugas di bagian tersebut dan menjadi kepercayaan atau diutus langsung oleh Airlangga.
“Saya akan perjuangkan aspirasi kalian, tapi jangan lupa bahwa saya anggota DPR RI yang juga mungkin pilihan bapak dan ibu semua, bukan eksekutor. Kalau eksekutor itu pemerintah, DPR itu sebagai pengawas yang mengadakan anggaran sekaligus membuat undang-undang. Tapi karena di Komisi V dan yang tempatkan saya Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu adalah bapak Airlangga Hartarto, Ketua Partai Golkar,” ucapnya.
Penulis: Herlis Ode Mainuru
