KONKEP, Tirtamedia.id – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebut Wakil Bupati (Wabup) Andi Muhammad Lutfi berbohong soal kondisi keamanan warga di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang sudah kondusif.
Muh Jamil mengaku, pernyataan Wabup Konkep cenderung manipulatif dan mengandung unsur kebohongan. Lantaran sampai saat ini aparat kepolisian masih berada di lokasi dan membuat warga ketakutan.
Pasca penyerobotan lahan pada tanggal 1 dan 3 Maret lalu, warga penolak tambang di Roko-Roko Raya, masih sangat cemas dan takut akan aparat kepolisian yang masih mondar-mandir dan berada di basecamp PT Gema Kreasi Perdana (GKP).
“Ketakutan warga itu juga terkait dengan sebagian dari warga penolak tambang yang sudah dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan sejak tahun 2019,” ungkap Muh Jamil dalam rilis resminya pada media, Minggu, 6 Maret 2022.
Menurutnya, keberadaan aparat kepolisian di basecamp PT GKP, berikut potensi warga penolak yang sebelumnya telah dilaporkan ke polisi dan terlibat dalam aksi pengadangan pada 1 dan 2 Maret 2022, membuat warga enggan untuk pulang ke rumah hingga saat ini.
Hal itu membuat warga tidak lagi fokus mengurus kebun sebagai sumber utama perekonomiannya.
Bahkan, lanjutnya, sehari setelah penyerobotan lahan yang menyebabkan sejumlah perempuan jatuh pingsan, aparat kepolisian mendatangi rumah salah satu perempuan petani yang terlibat dalam aksi pengadangan.
“Polisi dengan cara intimidatif, bertanya soal siapa yang menyuruh petani perempuan membuka baju dalam aksi pengadangan. Mereka juga diancam akan dilaporkan dengan UU pornografi,” bebernya.
Sehingga, sambungnya, klaim Wabup Konkep terkait kondisi di daerah tersebut merupakan sebuah kebohongan dan cenderung mengada-ada.
“Alih-alih memberikan informasi yang benar, Wabup bahkan terlibat dalam upaya negosiasi dengan sejumlah warga penolak tambang yang tujuan akhirnya membuka ruang masuk bagi PT GKP,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wabup Konkep Andi Muhammad Lutfi secara tegas menyebut kondisi di Konkep sudah aman dan kondusif, pasca terjadinya konflik antara masyarakat dan PT GKP beberapa hari lalu.
Redaksi
