Konawe, tirtamedia.id – Rencana pembangunan pagar Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), senilai Rp1,9 miliar dipertanyakan.
Menurut Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Muh Halaqul Akram, proyek tersebut perlu ditelusuri menyeluruh, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Dia mempertanyakan urgensi pembangunan pagar dengan nilai tergolong besar itu, sementara kondisi pagar Kejari Konawe saat ini dinilai masih layak.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, pagar yang ada masih berfungsi. Artinya, urgensi pembangunan ini patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin proyek seperti ini bisa masuk dalam prioritas anggaran dengan nilai mencapai Rp1,9 miliar,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Halaqul, menegaskan tahap perencanaan harusnya berbasis kajian matang dan kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah diminta membuka secara transparan kajian teknis, dasar administrasi, serta latar belakang dimasukkannya proyek tersebut dalam dokumen anggaran daerah.
“Harus dibuka ke publik, apa kajian teknisnya, apa urgensinya, dan siapa yang mengusulkan. Jangan sampai perencanaan hanya formalitas tanpa melihat kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Besaran anggaran proyek tersebut kata Halaqul, juga perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Sebab tanpa transparansi spesifikasi teknis dan rincian biaya, publik akan kesulitan menilai kewajaran proyek tersebut.
Selain itu, proses pengadaan proyek ini harus terbuka terutama setiap tahapannya, termasuk mekanisme tender, pihak-pihak yang terlibat, serta sistem pengawasan.
“Pengadaan harus transparan. Siapa yang mengerjakan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana pengawasannya, semua harus jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan,” katanya.
Menurutnya, sebagai lembaga penegak hukum, Kejari Konawe memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dia mengingatkan agar polemik ini tidak merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Di sisi lain, kondisi masyarakat Konawe saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan tekanan ekonomi. Hal ini kata Halaqul, menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi kembali prioritas anggaran.
Dia mendorong agar rencana pembangunan tersebut ditinjau ulang secara menyeluruh. Pemerintah Daerah dan pihak terkait diminta membuka seluruh informasi kepada publik serta mempertimbangkan kembali urgensi proyek tersebut.
“Jika memang tidak ada urgensi yang jelas, lebih baik anggaran itu dialihkan ke kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ini soal keberpihakan,” pungkasnya.
Redaksi
