Jakarta, tirtamedia.id – Jaelani, kembali dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sultra beberapa waktu lalu, Jaelani secara aklamasi, kembali diamanahkan memimpin PKB Sultra periode 2026-2031.
Puncak dari proses politik di internal partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah pelantikan secara serentak seluruh pengurus wilayah se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.
Dalam pelantikan itu, Muhammad Chozin didaulat sebagai Ketua Dewan Syura DPW PKB Sultra dan didampingi oleh Muhammad Irpani Thalib sebagai sekretaris dewan Syura.
Kemudian, Jaelani dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfidz didampingi oleh Al Rasid Tamil sebagai sekretaris dan Ali Mardan sebagai bendahara.
Dalam rangkaian pelantikan ini, seluruh ketua, sekretaris dan bendahara membubuhkan tanda tangan kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Selain itu, DPP PKB turut menggelar Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) kepada seluruh peserta untuk memperkuat komitmen kader dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Jaelani, momentum pelantikan ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial regenerasi, melainkan dipandang sebagai tonggak baru dalam mewujudkan visi besar: “Politik Kehadiran.”
Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa PKB harus menjadi garda terdepan yang hadir di tengah kesulitan rakyat. Politik bukan lagi soal perebutan kursi semata, melainkan tentang sejauh mana kebijakan partai mampu menyentuh akar rumput.
“Jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif, hanyalah alat untuk mencapai tujuan mulia: kesejahteraan masyarakat kita lahir batin,” kata Jaelani dalam keterangan tertulisnya, Selasa 3 Februari 2026.
Jaelani menyebut, seluruh anggota legislatif dari PKB di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga yang duduk di eksekutif untuk tidak menjaga jarak dengan konstituen. Kader wajib membuka pintu komunikasi 24 jam untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga tanpa melihat latar belakangnya.
“Kader PKB harus menjadi lokomotor penggerak perubahan dan contoh teladan di lingkungan masyarakatnya masing-masing,” imbuhnya.
Jaelani menjelaskan bahwa politik kehadiran menuntut kader untuk turun langsung saat terjadi krisis. Baik itu bencana alam, konflik agraria, maupun kegagalan panen. Kader PKB harus menjadi pihak pertama yang hadir memberikan solusi atau bantuan, bukan sekadar datang saat menjelang pemilu.
“PKB Sultra bukan sekadar organisasi politik, tapi rumah aspirasi. Jika ada kader yang abai terhadap rintihan rakyat, maka ia telah mengkhianati khittah perjuangan partai ini,” pungkas Jaelani dengan tegas.
Jaelani juga meminta kepada seluruh kader di parlemen untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
“PKB Sultra berkomitmen untuk mengawal anggaran agar dialokasikan secara efektif pada program-program pemberdayaan ekonomi sektor riil,” tegasnya.
Fokus pada Kedaulatan Petani dan Nelayan dan Menjaga Ekosistem Hutan
Salah satu pilar utama dari “Politik Kehadiran” yang diusung Jaelani adalah keberpihakan total pada sektor pertanian. Jaelani menyadari bahwa mayoritas masyarakat Sultra menggantungkan hidup pada tanah.
“Seluruh kader harus turut mendorong kebijakan yang menjamin ketersediaan pupuk, stabilitas harga pasca panen, dan akses permodalan yang mudah bagi petani kecil. Semangat ini yang terus diingatkan oleh Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar kepada seluruh kader PKB di bawah,” tekannya.
Di tengah kondisi iklim yang tidak menentu hingga dampak kesehatan dari penggunaan bahan kimia berlebihan di sektor pertanian, Jaelani mendorong perlunya revolusi pertanian ke sistem pertanian organik.
Hal ini untuk menjaga kualitas lahan dan kesehatan konsumen jangka panjang. Jaelani berkomitmen mengampanyekan transisi menuju pertanian organik.
“Hal ini dimaksudkan agar petani Sultra tidak lagi bergantung pada bahan kimia mahal dan mampu menghasilkan komoditas unggul yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional,” paparnya.
Tak hanya itu, Jaelani turut mendorong kebijakan khusus tentang perhatian kepada petani milenial yang nantinya jadi aset dalam regenerasi di sektor pangan.
Tak hanya di darat, visi Jaelani merambah hingga ke pesisir. Sebagai provinsi kepulauan, sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian serius dalam periode kepemimpinannya kali ini.
“PKB Sultra akan fokus pada penguatan armada tangkap nelayan lokal kita serta perlindungan wilayah tangkap dari praktik illegal fishing. Jaelani menekankan pentingnya hilirisasi produk perikanan agar nelayan mendapatkan nilai tambah.
Di sektor peternakan, Jaelani mendorong program penggemukan ternak berbasis komunitas yang terintegrasi dengan ketersediaan pakan lokal, guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga di pedesaan.
Di sektor kehutanan dan lingkungan, Jaelani mengaku, seluruh kader harus bisa mengawal kebijakan kehutanan yang seimbang. Hal ini menjadi salah satu cara menghadapi tantangan perubahan iklim.
Pemanfaatan hasil hutan harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi lahan.
“Kita tidak boleh mewariskan kerusakan lingkungan kepada anak cucu kita. Pembangunan harus berkelanjutan,” tegasnya.
Pengukuhan kembali Jaelani diharapkan membawa energi baru bagi PKB Sultra untuk terus bertransformasi menjadi partai yang solutif, hijau, dan konsisten membela kepentingan rakyat kecil di Bumi Anoa.
Redaksi
