Kendari, tirtamedia.id – DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Kendari, Minggu (28/6/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi gerakan perempuan di Sultra, khususnya mengawal isu-isu strategis serta meningkatkan peran aktif perempuan di ruang publik.
Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sultra, Jaelani. Kehadiran tokoh kunci PKB Sultra ini menegaskan komitmen kuat partai mendukung penuh pergerakan perempuan di kancah daerah.
Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Bang Jay ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan sebagai motor penggerak perubahan. Ia mendorong agar seluruh kader Perempuan Bangsa di Sultra mampu berdaya, baik secara ekonomi maupun politik.
“Perempuan di Sultra harus mengambil peran strategis. Kita ingin melihat perempuan-perempuan hebat di daerah ini berdaya secara ekonomi politik, mandiri, dan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak,” ujar Bang Jay dalam sambutannya.
Jaelani memandang, perempuan bukan sekadar pelengkap atau objek pembangunan, melainkan aktor strategis dan penggerak utama perubahan negara.
Menurutnya, perempuan memiliki posisi yang sangat krusial dalam tatanan bangsa. Ia mengutip filosofi bahwa “Perempuan adalah tiang negara”.
“Jika perempuannya kuat, berdaya, dan berpendidikan, maka pondasi bangsa juga akan kokoh,” kata Jaelani.
Dalam konteks pembangunan nasional, ia mendorong kader perempuan untuk proaktif menjadi motor penggerak dalam menyuarakan dan mengawal kepentingan rakyat luas, khususnya isu-isu kemaslahatan di daerah.
Jaelani menyebut, kontribusi perempuan akan optimal jika ditopang oleh dua kekuatan yakni, kemandirian ekonomi di mana perempuan yang berdaya secara ekonomi mampu memperkuat ketahanan keluarga.
Posisinya Jaelani di Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, ruang sangat relevan bagi kelompok perempuan seperti wanita tani atau nelayan untuk ikut menggerakkan ketahanan pangan nasional.
Kekuatan kedua adalah keterlibatan perempuan dalam politik formal. Perempuan tidak boleh tabu terhadap politik. Jaelani mendorong perempuan untuk masuk ke ruang publik dan mengambil kebijakan strategis.
“Tujuannya agar produk hukum atau kebijakan yang dilahirkan di tingkat daerah maupun pusat memiliki sensitivitas gender dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan perempuan dan anak,” tuturnya.
Untuk itu, kata Jaelani, penting bagi perempuan untuk berorganisasi, mengikuti pendidikan kader dan penguatan kapasitas agar peran perempuan tidak sekadar menjadi jargon.
“Perempuan harus dibekali dengan peningkatan kapasitas (capacity building) dan pemahaman regulasi yang matang agar mampu bersaing secara sehat, inklusif, dan substantif di berbagai lini pembangunan,” imbuhnya.
Jaelani, juga menyoroti tantangan zaman yang kian dinamis. Di tengah kondisi global dan nasional yang penuh dengan ketidakpastian, mulai dari tantangan ekonomi, perubahan iklim, hingga dinamika sosial, ia mendorong kader perempuan untuk mengubah cara bergerak menjadi lebih adaptif dan taktis.
“Perempuan harus mampu memanfaatkan teknologi dan peluang baru, terutama dalam penguatan ekonomi kreatif dan ketahanan pangan skala rumah tangga,” jelas Jaelani.
Ia juga menyinggung perlunya solidaritas dan kolaborasi lintas sektor di tengah yang tidak menentu ini.
“Penguatan jejaring antar-sesama perempuan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program kerja yang dicanangkan bisa berjalan efektif dan berdampak nyata,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan DPP Perempuan Bangsa Arzeti Bilbina mengaku, Muswil kali ini bukan sekadar agenda seremonial lima tahunan.
Bagi Anggota DPR RI Komisi IX itu, forum ini merupakan wadah krusial untuk menyatukan persepsi, memperkuat struktur organisasi, dan menyusun program kerja yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat.
“Muswil ini menjadi agenda untuk menyusun berbagai program yang menjadi target kita ke depan,” kata Arzeti.
Ia menambahkan bahwa ke depan, Perempuan Bangsa Sultra akan fokus pada penguatan kapasitas kader di seluruh kabupaten/kota agar siap menghadapi tantangan zaman, baik dalam ranah penguatan ekonomi keluarga maupun partisipasi aktif di jalur politik formal.
Redaksi
