Buton Utara, tirtamedia.id – DPC PDIP Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), belum menentukan sikap resmi terkait polemik pengangkatan dan pemberhentian 107 Kepala Sekolah tahun 2025, yang saat ini menjadi perdebatan di DPRD. Hingga kini, PDIP Buton Utara mengaku belum membahas persoalan tersebut secara kelembagaan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Buton Utara, Julman Hijrah, saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, adanya kader partai yang menyampaikan pandangan atau mempresur persoalan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah di DPRD merupakan hal yang wajar sebagai bentuk ekspresi pribadi. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kader tetap membawa nama partai dalam setiap sikap yang disampaikan ke publik.
Julman, menekankan bahwa PDIP Buton Utara merupakan partai yang tertib secara kelembagaan, tidak gaduh, dan selalu tegak lurus terhadap garis kebijakan partai. Ia menyebut, sikap partai terhadap pemerintah daerah sudah jelas berdasarkan instruksi Ketua Umum dan Ketua DPC.
“Partai kami bukan oposisi, tetapi penyeimbang,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap persoalan daerah, baik yang sedang berlangsung maupun yang berpotensi terjadi, harus melalui mekanisme dan keputusan bersama dalam struktur partai. Dengan demikian, kata Julman, PDIP Buton Utara tidak serta-merta mengambil sikap tanpa pembahasan resmi.
Terkait polemik 107 kepala sekolah yang tengah bergulir di DPRD Buton Utara, Julman menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan secara kelembagaan di internal partai maupun di tingkat fraksi.
Ia menyebut, sejauh ini pembahasan masih bersifat personal dan sebatas pemantauan perkembangan isu. Keputusan resmi baru akan diambil setelah Ketua DPC kembali dari tugas di luar daerah dan dilakukan rapat internal.
“Secara personal saya belum bisa menyampaikan sikap partai karena memang belum pernah ada pembahasan secara kelembagaan,” tegasnya.
Meski demikian, PDIP Buton Utara memastikan akan mengkaji secara menyeluruh polemik pengangkatan dan pemberhhentian kepala sekolah tersebut. Hasil pembahasan nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi partai.
Dengan sikap menunggu pembahasan resmi, PDIP Buton Utara menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi penyeimbang dalam dinamika pemerintahan daerah, sekaligus menjaga marwah organisasi di tengah polemik yang berkembang.
Redaksi
